Surabaya– Pemanfaatan lahan milik TNI untuk
program penggemukan sapi diseriusi oleh Pemprov Jatim. Dan untuk
mrelaisasikannya tahun ini rencananya ada 500 ribu ekor sapi impor
direkomendasikan ditampung di beberapa lahan milik TNI. Ini merupakan
bagian dari progam pemanfaatana lahan TNI untuk penggemukan sapi sebagai
upaya penguatan ketahanan pangan.
“Sapi tentunya dari daerah2 penghasil, yang jelas impor. Kalau (produksi) Indonesia kan hanya cukup dari itu saja,”
ujar Kepala Dinas Peternakan Jatim, Maskur, Selasa (15/3/2016). Saat
ini ada 500 ribu ekor yang direkomendasikan. Selain itu, secara lisan
Menteri Pertanian saat bertemu Gubernur memberikan respon positif atas
program ini di Jatim.
Menurutnya, Pemprov akan terus
melakukan maping terkait program ini. Program ini diharapkan mampu
memberikan percepatan pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional. Sehingga
nantinya bisa menyetabilkan harga daging sapi yang selama ini
fluktuatif.
Saat disinggung tentang aturan maupun
pergub yang melarang masuknya sapi impor ke Jatim, dirinya mengaku tidak
ada aturan tersebut sehingga program ini tidak akan menemui
permasalahan. ”Tidak ada pergub yang larang impor (sapi), kita tidak punya pergub itu,” ujarnya.
Pemprov juga akan membentuk Badan Umum
Milik Daerah untuk mengelola program ini. Karena, nantinya penggemukan
sapi ini berbentuk feedloter. “Lihat mana yang paling potensi, yang potensial yang paling dekat untuk mengeloala. Banyak BUMD milik Jatim yang berpeluang. Terkait lembaga tergantung pak Gubernur,” ungkap Maskur.
Menurutnya, sesuai dengan maping yang dilakukan Dinas Peternakan Jatim, 10 hektare bisa memuat 10 ribu ekor sapi. Karena itu untuk memperceprat realisasi program ini, pihaknya teruys melakukan pertemuan dengan semua pihak. “Target kami tahun ini program ini harus sudah berjalan,” tukasnya.
Program ini menurut Maskur merupakan
usulan Gubernur Jatim untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang
masih kurang. Sehingga berpengaruh pada harga di pasaran. Sehingga Jatim sebagi daerah produsen ingin memberikan suplai lebih terhadap kebutuhan nasional.
Jika dilihat dari konsumsi daging nasional tahun 2015 berada pada posisi 22kg/kapita/tahun.
Sehingga kekurangan sapi yang diperlukan Indonesia sekitar 840 ribu ekor. Dengan kebutuhan ini anggaran yang diperlukan sekitar Rp. 15 triliun. Sedangkan tahun 2016 ada peningkatan konsumidaging sapi mencapai 26kg/kapita/tahun. Karena itu kebutuhan sapi nasional cukup besar sekitar 1,37juta ekor sapi dengan anggaran sekitar Rp. 25 triliun.
Karena itu potensi lahan di Jatim yang jadi aset TNI bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sapi potong. “Presiden merespon pemikiran gubernur ini sehingga melalui sekretaris kabinet, di bidang ketahanan pangan melakukan koordinasi,” cerita Maskur.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo
berharap dengan tersedianya lahan untuk peternakan dan penggemukan sapi
maka kekurangan stok sapi nasional nantinya bisa dicukupi dari Jatim. "Kalau
semua sudah disetujui maka akan menjadi tempat yang tepat untuk
peternakan sapi. Efek baiknya tidak hanya di Jatim, tapi juga nasional," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya. (rha)
